Tupoksi

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 24 TAHUN 2008

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi Pejabat Struktural lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Gowa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Pasal 21

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
a. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan
b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
c. Sub Bagian Santel

Pasal 22

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol meliputi peliputan dan pemberitaan, protokol dan perjalanan serta sandi telekomunikasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
b. Penyelenggaraan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Mengkoordinir bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat dan protokol sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Daerah;
c. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
d. Membina hubungan dengan lembaga profesi kewartawanan;
e. Mengoreksi dan memaraf konsep Press Release, termasuk hasil kliping berita dan mengatur pendistribusiannya secara periodik sebagai bahan informasi untuk instansi terkait maupun masyarakat luas, konsep surat dan laporan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
f. Mengkoordinasikan pemberitaan-pemberitaan yang memuat berita di mas media yang dapat merawankan, meresahkan masyarakat umum;
g. Menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan dengan para wartawan atau jumpa pers, organisasi kemasyarakatan lainnya secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
h. Mengkoordinasikan dan menginformasikan agenda kegiatan dan perjalanan Pemerintah Daerah serta menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
i. Menyiapkan bahan bimbingan, mengumpulkan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian secara rutin dan insidentil berdasarkan data dan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
l. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

(1) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas peliputan dan pemberitaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan peliputan dan pemberitaan;
c. Menyiapkan bahan bimbingan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan pemberitaan dan peliputan serta penyelenggaraan jumpa pers secara berkala;
d. Menyiapkan bahan bimbingan, mengumpulkan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
e. Mengatur akomodasi penerimaan, pengawalan dan acara perjalanan tamu negara dan daerah;
f. Menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Kabupaten;
g. Menyiapkan dan mengatur pelaksanaan acara-acara Pemerintah Daerah, upacara-upacara, keprotokolan, berikut koordinasi peliputannya;
h. Melakukan kerjasama dengan instansi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Menyiapkan acara penyelenggaraan upacara pelantikan, rapat dinas dan pertemuan lainnya;
j. Mengkoordinir wartawan/koresponden yang akan meliput kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
k. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan, mendokumentasikan naskah pidato/ sambutan Bupati serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;
l. Menilai prestasi kerja staf dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

(1) Sub Bagian protokol dan perjalanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Protokol dan Perjalanan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keprotokoleran dan perjalanan;
c. Melakukan penyiapan bahan dan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang keprotokoleran dan perjalanan dinas sebagai pedoman landasan kerja;
d. Mengendalikan kegiatan administrasi dan sarana serta prasarana yang ada pada Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
e. Memfasilitasi pimpinan Sekretariat Daerah dalam hal pelaksanaan koordinasi perjalanan;
f. Melayani, menjemput dan mengatur perjalanan Pimpinan Sekretariat Daerah di dalam maupun diluar gedung Sekretariat Daerah;
g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Memantau jalannya kegiatan keprotokoleran meliputi urusan pelaksanaan acara dan perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten;
i. Memelihara sarana dan prasarana pada Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

(1) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas sandi telekomunikasi

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi dan melaksanakan pencatatan segala kegiatan persandian, telekomunikasi, termasuk pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia untuk diserahkan kepada petugas sandi;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi serta melakukan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari Provinsi dan Pusat dan mendistribusikannya;
d. Melaksanakan Pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi, pengamanan terhadap informasi serta pengamanan terhadap administrasi informasi santel dan dokumen alat-alat sandi serta pengembangan sistem dan alat-alat sandi;
e. Membina kemampuan personil sandi dan telekomunikasi, termasuk kesejahteraan petugas santel;
f. Menyelenggarakan pengaturan teknis operasional sarana komunikasi dan melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kelancaran hubungan sandi;
g. Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dapat diakses secara cepat dan akurat serta melakukan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi secara elektronik;
h. Melaksanakan kajian di Bidang Sistem Informasi dan Telematika serta melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan telematika yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan;
i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Santel serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 − = 26