Humas Gowa

Humas, Gowa —- Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan turun langsung memastikan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berjalan dengan tertib dengan meninjau sejumlah pos pengamanan, khususnya di wilayah perbatasan.

Bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gowa, dirinya meninjau perbatasan Kabupaten Gowa – Kota Makassar (perempatan Sultan Hasanuddin), Jalan Syekh Yusuf, Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Tamangapa Samata, Perbatasan Gowa – Takallar di Kallaserena Bontonompo dan perbatasan Kabupaten Gowa – Kota Makassar di Kecamatan Barombong.

“Kami sangat berharap kerjasama dari seluruh masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Gowa agar sama-sama patuh dengan aturan yang berlaku selama PSBB. Termasuk mengetahui kendaraan yang boleh melintas dan tidak,” katanya usai meninjau salah satu pos pengamanan, Senin (4/5).

Bahkan, dirinya pun menginstruksikan agar personil yang bertugas di setiap pos pengamanan memperketat pengawasannya. Khususnya kepada pengendara yang ingin masuk ke Wilayah Kabupaten Gowa.

Menurutnya, upaya penerapan PSBB ini sebagai langkah serius pemerintah dalam memutuskan mata rantai penularan virus corona atau covid-19. Apalagi dengan melihat perkembangan penyebaran covid-19 hingga saat ini mengalami peningkatan yang signifikan.

Data terakhir kata Bupati Adnan, warga yang terkategorikan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 386 orang, kemudian Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 190 orang dan pasien positif Covid-19 sebanyak 38 orang.

Olehnya ia berharap pelaksanaan PSBB ini mendapat dukungan dari semua pihak terutama masyarakat agar pelaksanaan PSBB Kabupaten Gowa bisa berjalan tertib, sukses dan menjadi bentuk usaha memutus pendemi covid-19.

“PSBB ini bukan hanya kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan masyarakat. Karena kita mau rantai penularan covid-19 berakhir,sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala,” harapnya.

Sementara Kapolres Gowa, Akbp Boy FS Samola menyebutkan, selama pelaksanaan PSBB, pihaknya menyiapkan 13 titik sebagai pos pengamanan dengan menurunkan 1500 personel gabungan. Mulai dari unsur TNI, Polri, Satpol PP dan jajaran lainnya.

“Di perbatasan kita lakukan beberapa kegiatan, seperti pengalihan arus, penyekatan, pemeriksaan KTP dan surat kendaraan. Jika pengendara tidak lengkap maka kita tilang,” katanya.

Sementara, untuk pola pemerikasaan pihaknya akan menggunakan penggantian pola sehingga tidak akan terbaca oleh masyarakat. (*)