SUNGGUMINASA—–Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Makassar mensosialisasikan integrasi Jamkesda Kabupaten Gowa ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan per tanggal 1 Oktober 2017 mendatang.

Kepala BPJS Kesehatan KCU Makassar, drg Unting Patri Wicaksono yang didampingi Kepala BPJS Cabang Gowa, dr Lesti menjelaskan, saat ini BPJS masih menunggu jumlah pasti peserta yang akan diintegrasikan dari program Jamkesda ke program JKN BPJS Kesehatan melalui PBI APBD yang akan dibayarkan iurannya oleh Pemkab Gowa.

“Berdasarkan data kami, jumlah penduduk Kabupaten Gowa melalui Disdukcapil per Semester I 2017 sebanyak 752.896 jiwa sedangkan melalui BPS tercatat sebanyak 691.309 jiwa yang terdaftar pada PBI APBN sebanyak 225.883 jiwa. Sementara yang terdaftar pada non PBI pegawai pemerintag/TNI/Polri 52.918 jiwa, pegawai swasta 8.087 jiwa, PBPU (mandiri) 62.221 jiwa dan bukan peserta 13.862 jiwa dengan total jumlah peserta JKN sebanyak 362.971 jiwa,” rincinya.

Di hadapan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, H Muchlis serta para camat dan pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa berharap, paling lambat tanggal 28 September BPJS harus sudah menerima data nama peserta.

“Tanggal 28 September sudah harus diterima semua data untuk segera dibuatkan kartu kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan yang kemudian akan didistribusikan langsung kepada para peserta,” ungkap drg.Unting.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menegaskan kepada para camat untuk segera menyelesaikan verifikasi data yang akan diserahkan kepada BPJS Kesehatan.

“Kita berharap paling lambat besok sudah selesai verifikasi dan kami meminta bantuan BPJS untuk mengawasi distribusi PBI APBN di Kantor Pos agar dapat didistribusikan dengan baik, sementara untuk distribusi PBI APBD nanti Pemkab Gowa yang langsung distribusikan melalui Dinas Kesehatan dan para camat,” tegas orang nomor satu di Gowa ini.

Adnan juga menegaskan kepada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil dan para camat untuk mendata dengan sebaik-baiknya sehingga Pemkab Gowa dan BPJS Kesehatan dapat melakukan penandatanganan kerjasama tepat pada 1 Oktober mendatang.

“Semoga program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita semua, para camat harus turut serta mensosialisasikan program integrasi BPJS ini kepada masyarakat,” pesan Adnan. (*)