GOWA, BKM—Bupati Gowa, H Ichsan YL meminta masyarakat mengkritik pemerintah kabupaten, baik kinerjanya terlebih jajarannya ke bawah. Alasannya minta dirinya dikritik, agar ada control masyarakat terhadap pemerintah dalam proses pengembangan pembangunan daerah ke depan. Hal ini disampaikan Ichsan saat membuka musrenbang tingkat kabupaten di gedung Haji Bate, Kamis (10/3) kemarin.

Musrenbang  ini turut dihadiri anggota DPRD Sulsel, Hj Tenri Olle YL, Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka, Wabup Gowa, H Abd Razak Badjidu, Wakil Ketua DPRD Gowa, H Rahmansyah, para pimpinan SKPD, camat, lurah dan kades se Gowa. Musrenbang ini membahas program pembangunan tahun 2012 yang mengumpulkan hasil musrenbang kecamatan dan forum SKPD yang telah lebih dahulu dilaksanakan. Dikatakan bupati, pemerintah harus dikritik. Dan saat yang paling tepat kritikan itu dituangkan dalam musrenbang ini. Makanya, kata bupati, musrenbang wajib diikuti pemerintah, parlemen serta elemen masyarakat untuk berembuk bersama. ”Yang kita harapkan dalam musrenbang ini bisa terdapat satu pemahaman, satu persepsi antara pemerintah dengan stakeholder serta masyarakat. Termasuk penyatuan pemahaman itu sehingga terjadi sinergitas antara berbagai pihak dalam merencanakan pembangunan secara bersama untuk dinikmati bersama,” terang bupati.

Dalam kesempatan itu juga, bupati mengimbau para camat agar mencermati lebih baik pengelolaan pajak di wilayah masing-masing terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) berdasarkan potensinya sebab untuk tahun 2012 mendatang NJOP terjadi peningkatan yang signifikan. Sementara itu, menanggapi permintaan kritikan bupati, seorang legislator asal Partai Demokrat, Muh Rizal Sailellah kepada BKM mengaku sangat merespon keinginan pemerintah tersebut. Dinilai Rizal, memang saatnya kita untuk mengoreksi mana program yang belum terlaksana dan mana yang sudah serta yang baru akan dilakukan dalam periode lima tahun ke depan ini.

”Sejauh ini kita ketahui ada sejumlah pekerjaan yang terbengkalai diantaranya pembangunan pasar induk modern Minasamaupa yang hingga kini belum tuntas dari jadwal yang diharapkan. Ini salah satu contoh dimana pasar ini adalah konsentrasi masyarakat banyak sementara di lain pihak mini-mini market menjamur. Makanya, saya merespon positif rencana pemerintah untuk mengeluarkan aturan waktu buka dan tutup mini market sehingga ada batasan yang tidak menjarah aktivitas pasar tradisional,” kata Rizal. Konsep ini kata Rizal, sangat bagus karena itu pemerintah harus eksis merampungkan pasar induk sehingga aktivitas perekonomian masyarakat tetap lancar.

Menyinggung soal kerap adanya usulan yang tidak terakomodir di musrenbang menurut Rizal, itu tergantung tim perumus kecamatan. ”Kalau ada skala prioritas tidak terakomodir maka yang kita cari adalah siapa yang salah menyusun skala prioritas itu di kecamatan,” tambahnya. (sari bulan)