MAKASSAR——-Dinamika Perekonomian nasional saat ini diwarnai dengan maraknya kehadiran pasar modern, pelakunya tidak hanya pihak swasta juga asing. Kehadirannya ini tidak hanya berpusat di kota-kota besar namun juga telah merambat hingga ke daerah-daerah. Perkembangan ini dikhawatirkan akan memarginalkan pelaku ekonomi lokal yang cenderung tetap berperilaku konvensional. Pemikiran ini disampaikan oleh Bupati Gowa, H. Icsan Yasin Limpo, SH MH saat membuka Seminar Ekonomi Kerakyatan yang berlansung di Graha Pena (14/6).

Seminar ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provisinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa (HIPMA) Gowa. Mengangkat tema “Pedagang Kecil ditengah Gempuran Pasar Modern, Dimana Peranan Pemerintah”. Dihadiri Ketua dan anggota DPRD Gowa, anggota Kadin, Ikatan Pedagang Pasar serta kalangan mahasiswa.

“Kehadiran pasar-pasar modern telah mengecilkan peranan pedagang kecil,” ungkap Ketua HIPMA Gowa, Usman Baddu. Perlu ada solusi untuk meyelamatkan kehidupan perekonomian bangsa.

Kurung waktu 10-15 tahun, kehadiran pasar modern dapat berdampak terhadap kerawanan dan ketahanan
sosial. Pasar modern bisa mematikan UKM yang merupakan pilar ekonomi bangsa yang terbukti mampu bertahan di era krisis ekonimi lalu. Kondisi ini bisa menimbulkan anarkisme dalam kehidupan masyarakat.
“UKM bisa gulung tikar karena produk yang dihasilkannya kalah bersaing dengan produk dari luar. Baik dari segi kualitas maupun harga,” jelas Bupati Gowa. Daya saing dan kualitas rendah sehingga berujung pada meningkatnya angka pengangguran.

Perkembangan pasar modern tidak akan bisa dihindari, disinilaah kehadiran pemerintah berfungsi untuk membuat regulasi untuk mengatur. “ Pemda Gowa saat ini memiliki regulasi pembatasan jumlah dan jam operasi mini market,” ungkap H. Ichsan YL memberikan contoh. Regulasi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kerawanan sosial.

Seminar ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Direktur Pelaksana Econit, Hendri Saparini, Ketua Umum Kadin Sulsel, H.M Zulkarnaen Arief dan Regional Chief Economic, Syarkawi Rauf. (*)