Humas Gowa

HUMASGOWA —– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengapresiasi berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa. Hal tersebut diungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di

#Upaya Berikan Pelayanan Termudah ke Masyarakat  #Tindaklanjuti Arahan Menpan RB  HUMASGOWA—-Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menghadiri peresmian bersama Mal Pelayanan Publik yang diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

HUMASGOWA—–Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan ke ASAN Xidmat atau pusat pelayanan publik Azerbaijan di Baku, Azerbaijan,

HUMASGOWA—–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali terima Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 dengan nilai 63,25 atau predikat B. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Humas, Gowa – Pelayanan publik yang dihadirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mendapatkan apresiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Apresiasi tersebut dengan memberikan penghargaan atas prestasi dalam

HUMASGOWA—-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan

HUMASGOWA – Bulan suci ramadhan 1440 Hijriah kini tersisa kurang lebih 2 hari lagi, karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI telah mengatur jam kerja bagi Aparatur

HUMAS GOWA——- Pemerintah Kabupaten Gowa berhasil mempertahankan Predikat ‘B’ dan berada diperingkat kedua untuk tingkat Provinsi Sulsel Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018. Hasil kinerja ini dikeluarkan

JAKARTA—-Kinerja aparatur Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia yang diumumkan di tahun 2016 terhitung masih rendah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) rata-rata nilai pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2016 hanya