Humas Gowa

HUMASGOWA – Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis mengadakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (PKT) Provinsi Sulawesi Selatan 2019, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/2).

Pada rapat tersebut, Koordinasi Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Dwi Aprillia Linda membeberkan capaian kabupaten / kota terhadap progres pemberantasan korupsi terkonversi yang didukung tahun 2018 lalu.

Gowa sendiri berada di peringkat 8 dengan capaian 71 persen, dari 25 kabupaten / kota se Sulawesi Selatan.

“Ada beberapa kabupaten / kota yang menunjukkan signifikansi baik seperti Maros, Luwu Timur, Palopo tiga teratas dengan capaian 77 persen, Jeneponto 74 persen, Sulsel 72 persen, Pinrang, Makassar, Gowa 71 persen, Luwu Utara 70 persen. hijau, diterima Toraja Utara yang ada di zona kuning, namun ini masih bisa diperbaiki di tahun 2019 ini, “ungkapnya dihadapan pemerintah kabupaten / kota se-Sulsel.

Dijelaskan Linda, ada yang terpilih yang disetujui / dipelajari ditahun 2018 termasuk pengadaan barang yang disetiap daerah. Kabupaten Gowa berhasil ditingkat pertama yaitu 77 persen dengan memenuhi 12 standar dari 13 standar. “Gowa ini sangat baik pada barang jasa / ULPnya karena dia ada diurutan pertama semoga untuk indikator lainnnya bisa ditingkatkan,” tambahnya.

Selain itu, diungkapkan juga jika ditahun 2018 ada 8 indikator, maka pada tahun 2019 ini ditingkatkan menjadi 11 indikator yang menambahkan pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran daerah dalam rencana aksi pemberdayaan yang terintegrasi.

Menanggapi capaian ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis, mengaku rakor ini menjadi bahan evaluasi agar ditahun 2019 bisa lebih ditingkatkan, dengan mendorong indikator lain terpenuhi.

“Alhamdulillah kita tembus diangka 71 persen dengan urutan ke 8 se-Sulsel. Semoga capaian dari indikator pengadaan barang jasa kita
bisa mendapat ditularkan ke indikator, karena itu berarti kita bisa dorong lagi keatas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, berharap, rencana aksi PKT di 2019 ini, yang bertambah menjadi 11 indikator bisa naik lagi, dengan mencapai target urutan tiga teratas.

Pada Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Selatan 2019 ini dipimpin langsung sekaligus dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Sekda Sulsel, Ashari Radja Milo. (NH)