– Pemberian Bansos dan Pemberdayaan UMKM
– Komitmen Konfigurasi Anggaran Penuntasan Kemiskinan

HUMASGOWA—– Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gowa mulai fokus untuk melakukan Percepatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P3KE). Apalagi hal tersebut berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dengan menargetkan pada akhir tahun 2024, angka eksrem puing dapat mencapai nol persen.

Hal ini permintaan Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (16/2).

Ia mengatakan, saat ini permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu isu prioritas dalam pembangunan. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi kelayakan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.

“Termasuk akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses layanan sosial,” katanya dalam kegiatan tersebut.

Di Kabupaten Gowa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, angka kemiskinan berhasil turun di dua tahun periode. Pada periode 2021 angka kemiskinan mencapai 7,54 persen, angka tersebut dampak ekonomi anjlok akibat pandemi Covid-19. Hanya saja di 2022 berhasil pulih dan berhasil menurunkan angka kemiskinan 7,36 persen.

Estimasi penduduk miskin ekstrim berdasarkan presentase juga mengalami penurunan. Pada periode 2021 mencapai 1,32 persen atau mencapai, sementara pada periode 2022 turun 1,15 persen. Kemudian berdasarkan presentase jumlah jiwa itu mencapai 10,29 persen pada 2021 dan menurun 9,06 pada 2022.

“Untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 mengenai P3KE dari presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.

Lanjut Abd Rauf, menindaklanjuti Inpres tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

“TKPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gowa,” jelasnya.

Dijelaskan Karaeng Kio sapaan akrab Wabup Gowa, berdasarkan data BPS lainnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Gowa pada 2021 mencapai 1,38 persen, kemudian di 2022 mencapai 1,13 persen. Selanjutnya pada kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 0,36 persen pada 2021 dan 0,32 persen di 2022.

“Angka kemiskinan masyarakat kita masih ada dan jumlahnya tidaklah sedikit. Kitu saya berharap data ini menjadi perhatian kita bersama. Dimana SKPD terkait harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan apa yang mereka hadapi dan jenis intervensi apa yang mereka butuhkan,” katanya.

Program intervensi harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa.

Dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Kita harus mengawal program ini dengan baik dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai keluarga miskin betul betul diintervensi dari berbagai penjuru dengan semua sumber daya yang ada.

“P3KE ini bukan hal mudah, dibutuhkan strategi kebijakan pemerintah serta kerjasama, kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga target nol persen di tahun 2024 dapat tercapai,” tegas Wabup Gowa Kepada TKPK.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa, Sujjadan menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan rencana tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menindaklanjuti penyediaan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE pada Desember 2022.

“Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi dimana data P3KE ini kepada SKPD serta stakeholder terkait serta TKPK Kabupaten Gowa dapat mengeluarkan sumber data P3KE dalam penyelenggaraan program kegiatan di tahun 2023,” ungkapnya.

Adapun strategi kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti P3KE yaitu, pertama menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.

Kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memberikan jaminan keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil.

Selanjutnya, ketiga melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan melalui program lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.

Pada tahun 2022 target percepatan penyelesaian ekstimasi Kabupaten Gowa lebih besar dibanding tahun 2023.

“Pada tahun 2022 target anggaran percepatan misi sebesar Rp571.975.844.237. Kemudian yang terealisasi sebesar Rp554.684.194.970, sementara pada tahun 2023 target anggarannya sebesar Rp265.881.742.730,” jelasnya. (VH)