Nuh Diminta Mundur
UN Hamburkan Uang Negara
Ket Gambar: Bupati Gowa, H. Ichsan Yasin Limpo melakukan peninjauan pelaksanaan UN di SMPN 2 Sungguminasa -Foto/Humas-
SUNGGUMINASA—— Carut marutnya ujian nasional (UN) tahun ini menurut Bupati Gowa, H. Ichsan Yasin Limpo, telah menimbulkan stres nasional bagi pelajar dan orang tua. UN nasional ini juga telah mengajarkan mereka melakukan tindakan irasional dengan mendatangi dukun-dukun dan percaya kepada jampi-jampi sehingga akan merusak aqidah.
Ujian Nasional tingkat SMP yang dilaksanakan secara serentak diikuti 10.863 siswa. UN kali berjalan lancar.
Yang lebih ironis lagi, karena pelaksanaan UN mulai dari jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SMP/MTs carut marut, mulai dari keterlambatan pendistribusian soal dan lembar jawaban serta foto kopi LKJ. Ini menunjukkan Kementrian Pendidikan tidak bekerja secara sungguh-sungguh.
Dengan demikian Kementerian Pendidikan harus melakukan introspeksi diri terhadap sistem pendidikan nasional dan introspeksi kecerdasan-kecerdasan negatif selama ini.
Karena itu, dia mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas persoalan UN. ”Saya mendesak menteri pendidikan untuk mundur,” ujarnya kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronik, Selasa 23/4, di sela-sela pemantauan UN SMP, di SMPN 2 Sungguminasa.
Kalau UN hanya sebagai ajang penentuan lulus tidaknya seorang siswa sebenarnya tidak perlu lagi terjadi dalam sistem pendidikan nasional. Karena sudah tidak ada lagi negara yang memberlakukan sistem ujian nasional. maka lebih baik dihentikan saja. Selama ini, UN hanya dijadikan sebagai ajang menghambur-hamburkan uang negara.
Dalam memahami ujian nasional, Kementerian Pendidikan dinilainya memiliki maindset yang tidak jelas–bahwa UN bukan berada pada tataran lulus tidaknya seorang siswa tapi sebagai tolok ukur menentukan kualitas pendidikan pada suatu region atau wilayah.
Dengan demikian, UN tidak lagi berkorelasi dalam menentukan kelulusan seorang siswa. ”Ujian nasional tidak boleh dijadikan alat ukur menentukan kelulusan siswa,” katanya. (**)
