MAKASSAR—-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Workshop Pengelolaan Mutu Pelayanan Publik Bagi SKPD dan Unit Pelayanan Publik di Lingkup Pemkab Gowa yang berlangsung di Hotel Jolin, Makassar, Selasa (15/3).

Workshop yang diikuti sebanyak 60 orang perwakilan masing-masing SKPD Lingkup Pemkab Gowa ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malagani dan didampingi oleh Kepala Bagian Ortala Setkab Gowa, Mappasomba.

Kepala Bagian Ortala Setkab Gowa, Mappasomba menjelaskan, workshop ini terdiri dari dua materi yakni mengenai pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi SKPD dan Unit Pelayanan Publik yang berlangsung sejak tanggal 15 Maret hingga 24 Maret bertempat di Hotel Jolin Makassar dan Kantor Bupati Gowa.

“Dengan adanya workshop ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang SOP dan SKM guna memberikan acuan dalam mengimplementasikannya dalam lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, agar SOP dan SKM berdasarkan regulasi yang ada dapat disusun dan diterapkan dan dipedomani oleh seluruh SKPD dan unit pelayanan publik dalam lingkup Pemkab Gowa,” terang Mappasomba mengenai workshop ini.

Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malagani mengatakan, pada fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur yang dilakukan ini merupakan agenda penting dan strategis dalam menyusun reformasi birokrasi khusus bidang tata laksana dan sehubungan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) ini.

“Sosialisasi tentang SOP dan hubungannya dengan birokrasi reformasi sangat perlu agar ke depan ketika kita mengimplementasikan reformasi birokrasi, kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan terutama dalam tahapan penyusunan SOP atau setidaknya sudah ada pemahaman terhadap identifikasi dan analisis kebutuhan SOP serta penyusunan SOP,” jelas Wabup Gowa dihadapan para peserta workshop.

Wabup berharap agar setelah mengikuti workshop ini para peserta dapat menyusun SOP dan melaksanakan SKM di masing-masing SKPD tempat mereka bertugas serta melakukan pembenahan, revitalisasi, inovasi dan pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan birokrasi secara berkesinambungan.(*)